Berita

5 Aturan E-Commerce Di Indonesia Untuk Pelaku Bisnis

Di zaman fintech saat ini e-commerce sudah mengalami kemajuan pesat. Masyarakat sudah beralih lebih suka berbelanja melalui internet dari pada pergi ke toko langsung. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi peralihan budaya berbelanja saat ini. Namun ada aturan e-commerce di Indonesia yang perlu diketahui oleh masyarakat umum dan pihak pelaku bisnis.

Ada beberapa keuntungan bagi pelaku usaha dengan adanya e-commerce. Salah satunya adalah bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus repot-repot memiliki toko. Karena kemudahan ini banyak sekali bisnis online yang berkembang di Indonesia. Namun pemerintah sudah memunculkan aturan e-commerce di Indonesia yang perlu dipahami oleh pelaku usaha. Berikut penjelasannya :

1. Mengenai Identitas Pelaku Usaha Dan Pelaku Distribusi

Setiap pelaku usaha dan pendistribusian barang harus memperkenalkan dirinya kepada konsumen agar terjamin kejelasan usahanya. Ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan mudah untuk mencari pertanggung jawaban. Minimal memberikan informasi mengenai data dirinya seperti nama lengkap, alamat rumah dan nomer telpon yang bisa dihubungi.

Bisnis online adalah bisnis kepercayaan. Jadi, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat mengenai bisnis yang dilakukan. Selain itu, beri kemudahan kepada konsumen tentang pengecekan pendistribusian barang. Misalnya memberikan nomer resi pengiriman.

2. Kejelasan Spesifikasi Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan

Sudah dijelaskan sebelumnya jika bisnis online adalah bisnis kepercayaan. Jadi, aturan e-commerce di Indonesia satu ini sangat penting untuk melindungi hak konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara detail mengenai spesifikasi produk atau jasa yang ditawarkan.

Jangan sampai terjadi penipuan kualitas. Hal ini akan membuat konsumen kecewa. Seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang ada di dalam foto.

Hal seperti itu sudah lama terjadi dan perlu ditindak tegas. Konsumen bisa melaporkan ke pihak berwajib jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun, hal seperti itu akan membuat bisnis yang dijalani tidak akan bertahan lama.

3. Kerahasiaan Identitas Konsumen

Sebagai pelaku usaha, pentingnya menjaga kerahasiaan identitas konsumen dalam transaksi jual beli. Misalnya data diri dijadikan testimoni perlu diblur atau dihilangkan. Bisa juga dengan tidak menyebarkan struk pengiriman ke khalayak umum, meskipun ini penting sebagai bukti transaksi namun ternyata ini melanggar aturan e=commerce di Indonesia maupun mancanegara.

Melindungi data pribadi konsumen merupakan hal yang wajib dijaga oleh pelaku usaha. Untuk lebih aman, pelaku usaha bisa menjual produk atau jasanya melalui situs jual beli seperti Toko Pedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Disana transaksi jual beli lebih aman dari pada menjual di sosial media.

4. Ketentuan Harga Dan Cara Pembayaran

Dalam memberikan harga hendaknya pelaku usaha sudah menetapkan sejak awal dan memberikan keterangan yang tepat di situs jual beli. Jangan sampai saat konsumen sudah deal dengan barang yang dimaksud namun mengalami perubahan harga yang signifikan disebabkan ada biaya tambahan.

Pelaku usaha wajib memberikan keterangan mengenai harga produk, harga ongkos kirim jika ada, dan harga pajak yang dikenakan jika ada.

Hal ini agar konsumen tidak kaget dan kecewa nantinya. Ini bisa disebut dengan penipuan jika harga yang tertera di situs jual beli beda dengan harga yang telah ditentukan penjual saat akan melakukan transfer. Pemerintah sudah membuat aturan e-commerce di Indonesia yang lengkap untuk konsumen dan pelaku bisnis.

5. Cara Pendistribusian Barang

Bisnis online memiliki cara sendiri agar barangnya bisa sampai dengan aman di tangan konsumen. Biasanya melakukan pembayaran di tempat jika konsumen masih satu lingkup dengan pemilik bisnis atau melalui jasa pendistribusian barang seperti JNE, TIKI, dan lain sebagainya. Pelaku usaha wajib memberikan keterangan kepada konsumen cara pendistribusian yang tepat untuk konsumen.

Semua aturan e-commerce di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomer 7 Tahun 2014. Namun, peraturan perundangan tersebut saling berkaitan dengan peraturan perundangan yang lain. Seperti UU No 8 Tahun 1997 dan lain sebagainya. Konsumen jadi lebih terlindungi hak berbelanjanya.

Lihat lebih banyak

Tim Penulis

Tim Penulis TimesLombok.com adalah beberapa penulis lepas yang berkomitmen memberikan Karya Tulisan yang bermanfaat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button