BeritaIndonesia

Gubernur Nyapres Harus Izin Presiden Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2018

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini berisi mengenai tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggaraan Negara. Salah satu dari isi PP tersebut mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan capres maupun cawapres. Pengunduran ini tidak hanya berlaku pada gubernur nyapres saja, tetapi juga bupati, wali kota, aparatur sipil Negara, pejabat BUMN dan BUMD, hingga anggota TNI dan Polri. Dan bagi kepala daerah yang ingin menjadi anggota legislatif, bisa mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD setempat.

PP No. 32 Tahun 2018 Bukan Hal Yang Baru

Adanya peraturan pemerintah No. 32 tahun 2018 yang mengatur gubernur nyapres harus meminta izin kepada presiden bukanlah sebuah hal yang baru. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim Ashari. Beliau mengatakan bahwa peraturan ini juga pernah ditetapkan pada Pemilu 2014 lalu. Dalam praktek ketatanegaraan Presiden selalu memberi izin pada kepala daerah untuk nyapres. Jadi, ketentuan untuk meminta izin ini lebih sebagai etika ketatanegaraan. Beliau juga menjelaskan kepala daerah mempunyai dua kedudukan berdasarkan Undang-Undang Pemda. Yaitu kepala daerah provinsi serta wakil pemerintah pusat di daerah. Itulah mengapa gubernur nyapres maupun bupati nyapres harus meminta izin kepada presiden.

Dalam pasal 29 PP No. 32 tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala daerah yang dicalonkan oleh parpol harus meminta izin Presiden. Baik itu pemimpin daerah setingkat gubernur maupun wakil wali kota. Nantinya, presiden akan memberikan izin paling lama 15 hari setelah kepala daerah menerima surat permohonan. Apabila presiden tidak memberikan izin sesuai waktu yang ditentukan, berarti gubernur nyapres maupun bupati atau walikota nyapres sudah mendapat izin.

Kritikan Mengenai PP No. 32 Tahun 2018

Penandatanganan PP No. 32 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan banyak kritikan. Salah satunya dari ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Dia menyebutkan bahwa peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo adalah sebuah langkah yang tidak tepat. Menurutnya, Presiden Jokowi harus berlaku seperti presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengizinkan Jokowi untuk maju ke Pilpres. Setiap kepala daerah yang ingin menjadi presiden sangat dimungkinkan untuk maju selama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga mengharapkan adanya PP No. 32 Tahun 2018 malah mempersulit bakal calon untuk maju di pemilihan presiden.

Kritikan mengenai PP No. 32 Tahun 2018 juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah. Ia menilai bahwa tindakan Presiden Jokowi ini bukan menjadi sebuah tindakan negarawan dan patut dicurigai. Jika PP ini dikeluarkan menjelang Pilpres 2019 mendatang, tentu saja akan diwarnai dengan hal mencurigakan terkait dengan substansi dan momentum. Politisi yang berasal dari Dapil (Daerah Pemilihan) NTB juga menjelaskan, untuk melihat momentum walaupun mungkin presiden memiliki kewenangan tersebut. Dengan dikeluarkannya PP tersebut, Fahri Hamzah menganggap ada motif politik di balik penandatanganan PP tersebut.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran atau Alaska, Adri Zulpianto juga mengungkapkan bahwa PP ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan pilpres menurut UU No. 42 tahun 2008. Sudah seharusnya jika PP tersebut harus dibatalkan. Peraturan tersebut menurutnya diteken jokowi sebagai reaksi terhadap isu pencalonan Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres. Dengan ditekennya PP ini menurutnya juga merupakan bentuk ala rezim Neo Otoriter dan Neo Diktator yang sedang berkuasa. Maka dari itu, PP No. 32 tahun 2018 hanya membuat suasana politik saat ini menjadi gaduh dan menjadi tidak berkualitas.

Lihat lebih banyak

Tim Penulis

Tim Penulis TimesLombok.com adalah beberapa penulis lepas yang berkomitmen memberikan Karya Tulisan yang bermanfaat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button